TEBINGTINGGI, WARTATODAY.COM – Wali kota Tebingtinggi H Umar Zunaidi Hasibuan sampaikan nota pengantar APBD Tebingtinggi Tahun Anggaran 2019, Jumat (9/11/2018) dalam rapat paripurna DPRD dipimpin Ketua DPRD M Yuridho Chap dan wakil ketua H Hazly Ashari Hasibuan serta H Chairil Mukmin Tambunan.
Wali Kota yang membacakan Nota Pengantar Ranperda APBD itu menyampaikan, untuk Pos pendapatan sebesar Rp.718.449.973,219, angka ini mengalami kenaikan sebesar Rp.704.172.428.178, jika dibandingkan dengan APBD induk TA 2018 yang hanya sebesar Rp.704.172.428.178.-
Untuk anggaran belanja terjadi penurunan Rp.82.630.512.442, dimana pada tahun 2018 sebesar Rp. 790.416.665.396, dan untuk tahun 2019 menjadi Rp. 707.786.152.954.
Wali Kota menyebutkan, peningkatan pendapatan untuk TA 2019 itu bersumber dari pajak daerah Rp 3.477.057.507, Restrebusi daerah Rp.1.242.000.000, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp.5.122.868.292 dan lain – lain pendapatan asli daerah berkurang Rp.6.898.898.544.685.-
Berasal dari dana perimbangan yang merupakan dana transfer umum bertambah Rp.22.208.598.000.- terdiri dari DAU Formula Rp.9.672.466.000.- dan DAU tambahan (Dana Kelurahan) Rp.12.954.830.000.-
Lain-lain pendapatan daerah yang sah berasal dari dana hibah Rp.22.487.200.000.-, Dan bagi hasil Provinsi berkurang Rp.5.725.670.573.dan hibah PDAM Rp.3 Milyar.
Sementara belanja disampaikan sebagai belanja tidak langsung Rp.306.717.451.811.- yang terdiri dari belanja pegawai Rp.293.527.092.169.- Belanja bunga Rp.2.757.720.000.-,bantuan sosial Rp.3.042.641.950.-Bantuan keuangan kepada Partai Politik Rp.908.596.500.- dan Belanja tidak terduga Rp.600 juta.-
Belanja langsung berkurang Rp.78.830.088.857.- dan dalam pembiayaan Rp.25.913.768.292 yang terdiri dari penyertaan modal Rp.14.122.868.292. dan pembayaran pokok utang Rp.11.790.900.000.-
Disampaikan Walikota, penyampaian nota pengantar ini diharapkan dapat dijadikan sebagai informasi tambahan kepada anggota dewan dalam rangka pembahasan Ranperda tentang APBD 2019 Kota Tebing Tinggi, dan selanjutnya dibahas bersama-sama untuk disetujui penjadi Peraturan Daerah.- (js)
