TEBINGTINGGI, WARTATODAY.COM – Plt Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tebingtinggi, Bambang Sudaryono, membuka rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan kota Tebingtinggi, Jumat, (10/3/2023), di Aula Bappeda Tebingtinggi.
Plt Sekda Bambang Sudaryono menyampaikan, ada kelompok pengelola program yang terdiri program bantuan sosial, dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, dan program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil.
Substansi dari pertemuan ini terkait dengan program TKPK (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan) dan Tim Penanggulangan Penurunan Stunting Kota Tebingtinggi.
Jadi tolong camat warganya yang ada stunting dan kemiskinan didata, mungkin data itu ada di Kantor Pos. Segera didata karena ini tanggung jawab kita selaku pemerintah kota. Hasil ini nanti akan kita sampaikan ke Pak Wali Kota, agar apa yang jadi fokus program kita, reformasi birokrasi juga terkait dengan kesejahteraan rakyat,” tegas Bambang Sudaryono.
Sebelumnya, Kepala BAPPEDA Kota Tebingtinggi, Erwin Suheri Damanik berharap, agar program kegiatan atau sub kegiatan yang ada di SKPD, yang bersentuhan langsung dengan orang miskin dimasukkan.
“Masukkanlah program yang menyentuh orang miskin, agar penanggulangan masyarakat miskin dan anak stunting di Kota Tebingtinggi dapat berjalan dengan baik,” ujar Kepala BAPPEDA.
Sementara itu, Kepala Kantor Pos Cabang Kota Tebingtinggi, Rahmatillah mengungkapkan, untuk Tebingtinggi ada 13.194 keluarga penerima manfaat, itu dari gabungan beberapa program. Yang tersalur itu 12.835, sisanya ada 359 KPM yang tidak tersalur.
Penyebab yang tidak tersalur ini pastinya dikarenakan penerima telah meninggal dunia atau sedang di luar kota. Jadi SOP yang diberikan kepada kami PT Kantor Pos melalui kemenkes itu ada beberapa point diantaranya, membawa kartu identitas asli, atau yang mewakili membawa KK yang nama yang mewakili juga ada didalam KK tersebut, jelas Kacab Kantor Pos Tebingtinggi.
Kegiatan dilanjutkan dengan pembagian sembako kepada 10 orang anak yatim piatu, dan 10 orang warga kurang mampu Kota Tebingtinggi. (APA)
