TEBINGTINGGI, WARTATODAY.COM – Penjabat (Pj.) Wali Kota Tebingtinggi, Syarmadani, didampingi Kabag PBJ, Iqbal Halim Ramadhan Nasution, dan OPD terkait, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) secara virtual melalui zoom meeting, Senin (18/9/2023) di ruang Kerja gedung Balai Kota.
Dipimpin Kementerian Dalam Negeri melalui Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dr. H. Suhajar Diantoro, dan diikuti Kepala Daerah, Gubernur, Bupati, Wali Kota dan stakeholder terkait di daerah masing-masing.
Dengan tema, Percepatan P3DN dan Produk Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi (UMKM) pada Pemerintah Daerah.
Dijelaskan Sekjen Kemendagri RI, tujuan dari rakor ini sendiri tidak lain meningkatkan penggunaan produk dalam negeri. Dengan target capaian tahun 2023 disampaikan dalam rakor sebesar 95 persen target serapan APBN/ APBD.
“Dimana disampaikan progres PDN tahun 2023 meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Terhitung periode September 2023 ini Jumlah tayang e-katalog lokal capai 3.618.646 produk,” kata Sekjen Kemendagri RI.
Dengan jumlah tayang tersebut, ungkap Sekjen Kemendagri RI, masih perlunya perhatian dari pemerintah daerah untuk dilakukan pembelian, secara bertahap.
Tambahnya, bahwa P3DN ini juga merupakan konsen dari Presiden RI, Joko Widodo dalam pengoptimalan fiskal daerah, yang berkonsentrasi pada pengendalian inflasi dan pertumbuhan ekonomi.
“Sesuai arahan Bapak Presiden Jokowi terkait pengadaan barang dan jasa, pemerintah daerah perlu fokus meningkatkan penggunaan PDN, meningkatkan porsi UMK-K, memastikan transparansi Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), mengupayakan efesiensi belanja pemerintah,” ujarnya.
Jelasnya, karena tiap 400 triliun belanja PDN dapat memberikan dampak pada penyerapan 2 juta tenaga kerja, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 1,5 persen sampai 1,8 persen.
“Ada strategi untuk meningkatkan kinerja PBJ, diantaranya dengan meningkatkan kualitas SDM PBJ serta UKPBJ yang pro PDN dan UMK- K, mengedepankan metode e-purchasing juga e-katalog, dan melakukan konsolidasi pengadaan yang fokus pada produk dalam negeri dan pelaku UMK-K,” papar Sekjen Kemendagri RI.
Diakhir virtual, Kabag PBJ Setdako Tebing Tinggi mengungkapkan untuk Kota Tebing Tinggi, saat ini mencapai di angka 42,90 persen terhadap P3DN, sementara 12 persen terhadap persentase dari RUP yang ditayangkan.
“Saya mempunyai keyakinan, angka 42,90 persen ini sudah meningkat lebih, hanya karena OPD belum mengisi penginputan validasi P3DN. Penjabat Wali Kota juga akan menekankan kepada OPD melalui Surat Edaran (SE) Wali Kota. Itulah tindaklanjut yang akan kami lakukan,” demikian Kabag PBJ. (APA)
