TEBINGTINGGI, WARTATODAY.com – Penjabat Wali Kota Tebingtinggi, Moettaqien Hasrimi memimpin Rakor Percepatan Penurunan dan Penanggulangan Stunting, TBC (Tuberkulosis) dan Kemiskinan Esktrem, yang digelar Pemko Tebingtinggi melalui Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah), Dinas Kesehatan dan Dinas PPKB (Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana) dan stakeholder terkait, Jumat (14/6/2024), di ruang Kerja lantai IV gedung Balai Kota.
Penjabat Wali Kota Tebingtinggi, Moettaqien Hasrimi meminta untuk tetap waspada dan selalu memantau, tidak cepat puas dengan capaian yang ada.
“Untuk stunting pertahankan dan tingkatkan lagi. Dinas Kesehatan support terus stunting kita,” pintanya.
Mengenai TBC, Moettaqien meminta agar menjemput bola, dalam artinya ada aksi nyata langsung dan segera.
“Ada aksi nyata dari kita untuk TBC ini. Ini langkah yang perlu kita laksanakan dan ibu (Plt. Kadis Kesehatan), perlu juga melaksanakan tes terus. Saya akan ikut bila nanti dilakukan screening (tes) di sekolah,” katanya.
Untuk kemiskinan ekstrem di Kota Tebingtinggi, lanjut Moettaqien, menjadi warning, hal ini mengingat Kota Tebingtinggi di tahun 2023, menempati peringkat ke 12 tertinggi di provinsi Sumatera Utara dari 33 Kabupaten, Kota (berdasarkan data P3KE Menko PMK sebesar 1,29 persen).
“Arti ini warning juga bagi kita. Jadi Kadis Sosial, data ini (kemiskinan ekstrem) ini saya mau nanti pola bentuknya seperti apa, nanti bapak tolong finalkan. Saya yakin tidak semua Kabupaten, Kota membuat verval (verifikasi validasi) seperti ini, dan ini akan kita tindaklanjuti,” tegas Moettaqien.
Sebelumnya, Sekretaris Dinas PPKB, Asni Hayessi mengatakan, kebijakan strategis percepatan penurunan stunting, pertama pelaksanaan delapan aksi konvergensi penurunan stunting, kedua Pembentukan Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS) dan Keluarga Berisiko Stunting dan ketiga Pembentukan Tim Pengelola Gerakan Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS) dan Keluarga Berisiko Stunting.
“Untuk prevalensi stunting di Kota Tebingtinggi, tahun 2021sebesar 17,3 persen, tahun 2022 sebesar 19,6 persen sedangkan di tahun 2023 ini sebesar 10,4 persen. Alami penurunan sebesar 9,2 persen. Dan ini masih dibawah persentase provinsi Sumatera Utara yakni sebesar 18,9 persen,” terangnya.
Sedangkan Plt. Kadis Kesehatan, Henny Sri Hartati menyampaikan dalam laporannya terkait TBC di Kota Tebingtinggi, bahwa jumlah Kasus TBC HIV on ARV Kota Tebingtinggi tahun 2021 sebanyak 6 kasus, 2022 sebanyak 6 kasus, tahun 2023 sebanyak 15 kasus dan di 3 kasus di tahun 2024.
Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan, pertama, investigasi kontak pasien TBC (Kunjungan ke rumah), kedua pemberian TPT (Teratapi Pencegahan Tuberkulosis), ketiga skrining TBC ke sekolah, keempat skrining TBC pada pasien HIV, kelima skrining DM pada pasien TBC dan keenam skrining TBC di Lembaga Pemasyarakatan.
“Saran yang dapat kami sampaikan, pertama bahwa pasien TBC perlu makanan tambahan seperti susu dan lain-lain, sementara pasien TBC di Kota Tebingtinggi rata rata kelas menengah kebawah. Kedua, perlu adanya sosialisasi tentang penyakit TBC bagi masyarakat. Ketiga, sosialisasi Penyakit TBC perlu dilaksanakan di sekolah-sekolah, keempat perlu diadakan rapat koordinasi lintas sektor untuk pembentukan Tim Percepatan Eliminasi TBC 2030 dan yang kelima, petugas TB yang kontak langsung dengan pasien TB sangat beresiko tertular sehingga perlu insentif untuk fooding,” saran Plt. Kadis Kesehatan.
Terkait kemiskinan esktrem, Kadis Sosial, Khairil Anwar mengatakan, berdasarkan data keluarga Penerima Bantuan Pangan (PBP) P3KE (Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem) dari Kemenko PMK, Kecamatan Bajenis sebanyak 2.363 KK (Kepala Keluarga), Kecamatan Padang Hilir sebanyak 2.591 KK, Kecamatan Padang Hulu 2.681 KK, Kecamatan Rambutan 3.062 KK dan Kecamatan Tebingtinggi Kota sebanyak 1.597 KK, dengan total keseluruhan sebanyak 12.294 KK.
Turut hadir, Pj. Sekdako, H. Kamlan Mursyid, Plt. Kadis PUPR Reja Aghista, Kepala Bappeda, Erwin Suheri Damanik, Kadis P3APM, Sri Wahyuni, Kadisdikbud, Idam Khalid Daulay, Kepala BPS, Azantaro, dan Kabag Pemerintahan Setdako, Ramadhan Barqah Pulungan. (APA)
