TEBINGTINGGI, WARTATODAY.COM – Mengatasi stunting (gangguan pertumbuhan pada anak), Penjabat (Pj) Wali Kota Tebingtinggi, Syarmadani, selaku Ketua TPPS (Tim Percepatan Penurunan Stunting) Kota Tebingtinggi, menekankan kepada semua pihak untuk berkolaborasi sinergi, saling membantu dan saling mendukung.
“Karena permasalahan stunting, 70 persen berada di luar sektor kesehatan. Kita minta TP PKK bergerak, mudah-mudahan ada Bhayangkari, Persit Kartika Chandra Kirana bekerja bersama. Kami mohon juga bantuan dari BKKBN provinisi, agar bisa difailitasi termasuk program anggaran,” ujar Syarmadani saat memberikan sambutan dalam kegiatan Forum Konsolidasi Percepatan Penurunan Stunting, Selasa (26/9/2023) di ruang Aula lantai 6 Hotel Amanda.
Sejalan hal itu, salah satu faktor yang tak kalah penting, menurut Syarmadani, adalah data yang akurat, untuk memetakan dan membagi pekerjaan masing-masing.
“Perlu kita sadari data menjadi kata kunci dan bisa menghasilkan data yang baik, antara program kolaborasi. Kita harap stunting nol bisa terwujud di Kota Tebing Tinggi,” singkat Syarmadani.
Sebelumnya, Kepala Perwakilan BKKBN Sumut melalui Ketua Tim Pokja Dukungan Management, Heri Pranata Sutria menyampaikan bahwa berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022, angka prevalensi stunting di provinsi Sumatera Utara berhasil turun 4,7 persen, menjadi 21,1 persen, dari yang sebelumnya 25,8 persen di tahun 2021.
Untuk Kota Tebingtinggi, pada tahun 2021 angka prevalensi stunting 17,3 persen mengalami kenaikan menjadi 19,60 persen pada tahun 2022, dengan kenaikan sebesar 2,3 persen.
“Kalau kita melihat rencana target penurunan stunting Kota Tebingtinggi, seharusnya kita menurunkan angka prevalensi stunting menjadi 15,3 persen pada tahun tahun 2022 dan 12,68 pada tahun 2023, dengan naiknya angka prevelensi stunting pada tahun 2022,” ungkapnya.
Mengatasi hal itu menurutnya, upaya bersama tidak berhenti sampai disini, semangat dalam pencegahan dan penanganan stunting ini harus terus kita kawal dan jaga untuk dapat meraih target angka prevalensi stunting di provinsi Sumatera Utara menjadi 18 persen di tahun 2023 dan 14 persen di tahun 2024.
“Dan untuk Kota Tebingtinggi dapat mencapai 14,9 persen pada tahun 2023, dan 10,2 persen pada tahun 2024,” urainya.
Heri Pranata menjelaskan, ada beberapa kegiatan yang bisa terintegrasi antar dinas dan instansi, seperti kegiatan posyandu integrasi dengan kegiatan dashat (dapur sehat atasi stunting), kegiatan kelompok BKB dengan Paud, kegiatan sosialisasi genre bagi catin atau remaja yang bisa dilaksanakan di sekolah-sekolah menengah atas.
Kepada seluruh stakeholder terkait, dirinya juga berharap agar melakukan analisa yang tepat dan akurat data stunting dan data keluaga beresiko stunting, agar intervensi penanganan stunting tepat sasaran.
“Kita berharap seluruh elemen kementerian/lembaga/instansi, perusahaan BUMN maupun swasta, serta mitra kerja terkait bisa hadir untuk melakukan intervensi kepada penduduk miskin khususnya yang berisiko stunting,” katanya.
Dan juga meminta kepada perusahaan BUMN/ BUMD maupun perusahaan swasta agar mampu berpartisipasi mendukung percepatan penurunan stunting di provinsi Sumatera Utara dengan menjadi Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS) dan membantu memberikan bantuan kepada keluarga berisiko stunting melalui dana Corporate Social Responsibility (CSR) di masing-masing perusahaan.
Kemudian mendorong realisasi anggaran percepatan penurunan stunting di setiap dinas dan instansi baik yang bersumber dari dana DAK, DAU, APBD, APBN tepat waktu, tepat sasaran dan terhindar dari KKN serta mendorong penggunaan dana desa/kelurahan dalam percepatan penurunan stunting.
“Semoga Tuhan Yang Maha Esa Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya dengan keberhasilan atas kerja keras dan pengabdian kita semua,” tutup Heri Pranata Sutria.
Turut dihadiri Kompol Zulham mewakili Kapolres, Danramil 13/TT Kapt. Inf. Yudi Chandra, OPD terkait, Ketua TP PKK Kota, Ny. Dewi Mustika Syarmadani, dan perwakilan RS Bhayangkara. (APA)
