TEBINGTINGGI, WARTATODAY.COM – Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Irjen Kemendagri) RI, Komjen. Pol. Tomsi Tohir Balaw, meminta kepada seluruh KDH (Kepala Daerah) dan Bulog agar mempercepat penyaluran bantuan beras dari pemerintah.
“Tolong kepala daerah dan Bulog untuk betul-betul menjalankan perintah Bapak Presiden, dalam percepatan penyaluran bantuan beras ini,” harap Irjen Kemendagri RI saat memimpin Rakor (Rapat Koordinasi yang diikuti Kepala Daerah, Gubernur, Bupati, Wali Kota dan Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah) serta TPID (Tim Pengendali Inflasi Daerah) di daerah masing-masing, Senin (18/9/2023).
Rakor Pengendalian Inflasi tersebut juga diikuti Penjabat (Pj.) Wali Kota Tebingtinggi, Syarmadani, bersama stakeholder (pemangku kepentingan) terkait, secara virtual di ruang kerja Gedung Balai Kota.
Disampaikan Irjen Kemendagri RI, bantuan beras sebanyak 213.530 ton untuk September, Oktober dan November 2023.
Namun, tambah Irjen Kemendagri RI, bantuan tersebut baru disalurkan sekitar 7 persen, yaitu 14.997 ton. Ia pun menilai penyalurannya sangat lamban.
Menurut Irjen Kemendagri RI, keterlambatan penyaluran beras berdampak pada kenaikan harga beras secara signifikan selama sebulan ini. Katanya lagi, bila realisasi penyalurannya cepat, maka harga beras akan turun.
Irjen Kemendagri RI juga meminta kepada pemerintah daerah untuk aktif melakukan komunikasi dengan Bulog, agar bantuan beras bisa secepatnya disalurkan kepada masyarakat.
Lebih jauh dirinya berharap jajaran pemerintah daerah secara rutin mengecek ketersediaan cadangan beras di daerah masing-masing dengan melibatkan Perum Bulog.
Sementara, Deputi bidang Kerawanan Pangan dan Giizi Bapanas, Nyoto Suwignyo mengatakan, saat ini sudah ada Peraturan Badan Pangan Nasional No 15/2023 yang mengatur tentang tata cara penghitungan cadangan beras pemerintah daerah sebagai pedoman penghitungan cadangan beras pemerintah daerah.
“Kami mengharapkan pemerintah daerah memiliki regulasi penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah daerah dan dilaksanakan,” katanya.
Selanjutnya pada kesempatan itu, Kepala Divisi Perencanaan Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog, Epi Sulandari, menyampaikan Gerakan Pangan Murah (GPM) yang dilaunching per tanggal 26 Juni 2023, menjadi gerakan kolaboratif semua stakeholder pangan terkait dalam upaya bersama mengendalikan inflasi pangan.
Lanjutnya, Bulog terlibat di seluruh titik GPM dan kerjasama dengan Pemerintah Daerah, untuk menyediakan berbagai komoditas pangan : 34 Propinsi, 256 Kabupaten/Kota (termasuk 90 Kab/Kota barometer inflasi).
Di beberapa daerah, tambahnya, Bulog bekerjasama juga sampai tingkat Desa/ Kelurahan dan di PLBN.
“Bulog juga berperan dalam kegiatan GPM 2023, dengan menyediakan komoditas pangan yang dikelola Bulog di seluruh Kanwil/ Kancab dilaksanakannya GPM 2023 di 26 Kanwil dan 131 KC/ KCP,” tutupnya.
Turut hadir secara virtual bersama Penjabat Wali Kota Tebungtinggi, Penjabat Sekdako, Kamlan Mursyid, Danramil 13/ TT Kapt. Inf. Yudi Chandra, Kepala BPKPD Sri Imbang Jaya Putra, Kadis Perdagangan, Koperasi dan UKM Zahidin, Kadis Sosial, Khairil Anwar, Kadis Ketapang dan Pertanian Marimbun Marpaung, beserta OPD terkait lainnya. (APA)
