SERGAI,WARTATODAY.COM – Guna mendengarkan dan menampung aspirasi masyarakat, Dimas Tri Adji Anggota DPRD Sumatera Utara dari Daerah Pemilihan (Dapil) IV Serdang Bedagai-Tebing Tinggi menggelar Reses III Tahun Sidang II 2020-2021 di Dusun II Desa Huta Durian Kecamatan Bintang Bayu,Kamis (8/7/2021) sore.
Hadir Sekcam Bintang Bayu Maningar Manurung,mewakili Pimpinan Kebun Bandar Pinang Estate Ketua MUI , Kades Huta Durian M Surya Budi Sipayung ,dan puluhan warga.
Pada kesempatan awal Dimas yang merupakan putra mantan Bupati Sergai H Soekirman menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepadanya dimana pada saat Pemilu 2019 dirinya mendapat dukungan dari warga Bintang Bayu sehingga mengantarkannya menjadi Wakil Rakyat di DPRD Provinsi Sumatera Utara.
“Saya memiliki catatan,saat itu saya memperoleh 1400 dan itu bagian dari suara yang menghantarkan saya menjadi Anggota DPRD”, tambah Dimas.
Pada kesempatan itu ,Dimas yang menjabat sebagai Ketua Komisi E juga menyoroti isu yang saat ini sedang melanda yakni Pandemi Covid-19.Dirinya mengajak warga untuk tetap menjaga protokol kesehatan meski Covid-19 tidak separah yang ada di pulau Jawa.Saat ini pulau Jawa situasinya sangat luar biasa. Jakarta sekarang sudah seperti kota mati, pukul 17.00 WIB tidak ada lagi kegiatan diluar rumah.
Dihadapan warga,menanggapi pertanyaan dari Junaidi salah satu warga yang berharap sekolah tatap muka dapat dikembalikan seperti biasa.Dimas menyebutkan,dirinya bersama anggota DPRD lainnya saat ini berjuang dan dalam rapat-rapat dengan Gubernur Sumatera Utara meminta sekolah agar dibuka kembali.Inshaa Allah bulan Agustus ini akan dibuka kembali.
Selain itu, menanggapi permintaan Samahudin Simarmata terkait perbaikan infrastruktur khususnya jalan dari Bintang Bayu ke Kecamatan Serba Jadi,Dimas mengatakan bahwa jalan tersebut adalah kewenangan Pemkab Serdang Bedagai.Begitupun lanjut politisi Partai Nasdem tersebut, dirinya bersama anggota DPRD lain dari Dapil Sergai-Tebing Tinggi akan berusaha berjuang nanti melalui Anggaran Bantuan Keuangan Provinsi (ARM).
