MEDAN, WARTATODAY.COM – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi menekankan pentingnya branding untuk bisnis kopi. Apalagi kopi termasuk bisnis yang berorientasi ekspor agar berkembang lebih cepat dan baik.
Hal tersebut diungkapkan Gubernur Edy Rahmayadi saat acara pelantikan pengurus Dewan Kopi Indonesia (Dekopi) Perwakilan Sumut di Aula Tengku Rizal Nurdin, Selasa (28/6/2022). Branding yang tepat menurutnya akan memperluas pasar dan menjaga eksistensi kopi Sumut di dunia internasional.
“Saya pernah minum kopi di Paris, di situ tertulis kopi Lintong, tetapi ketika saya mengobrol dengan pengelolanya katanya kopi itu dari Thailand. Saya kecewa dan coba jelaskan, tetapi dia mendapat kopi itu memang dari Thailand. Itulah pentingnya branding,” kata Edy Rahmayadi.
Bukan hanya soal branding, Edy Rahmayadi juga berharap para pegiat kopi di Sumut bersatu dan berkolaborasi. Dengan begitu, kopi di setiap daerah diharapkan bisa bersama-sama maju dan terus berkembang.
“Kita ada kopi Lintong, Karo, Sipirok, Mandailing, Sidikalang dan lainnya, dan tidak ada yang meragukan kopi kita. Saya berharap ada nama Sumut disematkan di masing-masing kopi tersebut atau bagaimana yang mencirikan kopi tersebut semuanya dari Sumut. Kita akan coba bahas itu,” tambah Edy Rahmayadi.
Edy Rahmayadi juga menyempatkan diri menjajal berbagai jenis kopi yang disediakan panitia pelantikan di lokasi acara. Dia mencoba V60 bahkan sempat meminta kepada barista untuk ditambah. “Luar biasa rasanya, pantas kopi-kopi kita banyak disukai,” ungkap Edy Rahmayadi.
Sementara itu, Ketua Dekopi Perwakilan Sumut Ujiana Sianturi yang baru saja dilantik mengatakan saat ini terjadi penurunan ekspor kopi karena dampak pandemi. Karena itu, dia bersama pengurus termasuk Andre Ariza (Sekretaris) dan Bendahara Sri Wulandari membuat tiga program utama selama periode kepengurusan mereka 2021-2025.
Pengurus Dekopi Perwakilan Sumut dilantik langsung Ketua Umum Dewan Kopi Rusman Heriawan. Acara pelantikan juga dihadiri Bupati Dairi Eddy Keleng Ate Brutu, instansi terkait dari Kementerian Pertanian dan BPJS Ketenagakerjaan.- (rel/kmf)
