MEDAN, WARTATODAY.COM – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi meminta adanya prioritas dalam penanganan banjir di Kota Medan dan sekitarnya. Sehingga penanganan banjir bisa dilakukan dengan cepat dan hasilnya langsung bisa dirasakan masyarakat.
Hal itu disampaikan Edy Rahmayadi ketika memimpin rapat koordinasi penanganan banjir Kota Medan dan sekitarnya di ruang rapat lantai 10 Kantor Gubernur Sumut Jalan Pangeran Diponegoro kota Medan, Rabu (8/5/2019).
“Harus ada skala prioritas untuk menangani banjir ini, agar masyarakat langsung mendapat hasilnya dan banjir berkurang secara signifikan,” ucapnya.
Dikatakan, skala prioritas juga diperlukan karena anggaran yang tersedia sangat terbatas. Karena itu, perlu dipilah mana-mana yang mendesak dan penting untuk segera dilakukan dan berdampak pada masyarakat.
“Kita perlu prioritas juga karena dana yang kita miliki terbatas, sehingga kita perlu memfilter mana-mana saja yang bila dilakukan, normalisasi atau apapun itu, akan berdampak besar pada masyarakat,” sebutnya.
Gubernur juga ingin adanya sebuah grand design untuk menangani banjir di Kota Medan yang akan menjadi patokan untuk menyelesaikan masalah ini. “Saya harapkan setelah rapat ini ada grand design penanganan banjir Medan. Jadi kita bisa bekerja secara menyeluruh dan terprogram dengan rapi. Tujuannya tentu agar ini bisa cepat kita lakukan, ketika ada pertanyaan kapan Medan tidak banjir lagi, kita bisa menjawab,” katanya.
Menurut keterangan dari Akademisi USU yang juga mantan Pimpro Penanganan Banjir Citarum Asman Sembiring mengatakan masalah banjir di Medan tidak sesulit Jakarta, bahkan menurutnya harusnya Medan tidak banjir.
“Melihat kemiringannya, harusnya Medan tidak banjir. Medan itu ada di kemiringan 15 sampai dengan 60 msl, itu harusnya sangat bagus untuk mengalirkan air. Namun, yang menjadi masalah sekarang banyaknya saluran tumpat atau sungai yang mengalami pendangkalan, jadi dia tidak mampu lagi menahan debit air yang datang,” ujarnya.
Penyebab utama terbesar banjir Kota Medan adalah meluapnya sungai-sungai utama seperti Sungai Belawan, Badera, Deli, Babura, Sei Kambing, Selayang dan Sei Putih. “Sungai-sungai itu berada di bawah wewenang Pemerintah Pusat melalui BWSS II. Artinya peran Pemerintah Pusat dalam Banjir Kota Medan sangat besar,” papar dia.
Lalu, yang menjadi masalah penanganan banjir Medan adalah masalah sosial, pemukiman penduduk yang semakin padat dan dibangun tanpa memperhitungkan aliran sungai atau drainase yang sudah ada.
“Secara teknis penanganan banjir Medan tidak sulit, tetapi yang membuat sulit adalah masalah sosialnya. Pemukiman penduduk yang semakin padat dan dibangun tanpa memperhitungkan aliran air, bahkan ada yang malah mempersempit dan aliran sungai. Ditambah dengan sampah, aliran-aliran sungai yang menyempit dan mendangkal akhirnya meluap,” terangnya.
Kepala BWSS II Roy Panagom Pardede mengatakan, pihaknya terus bergerak untuk melakukan normalisasi sungai-sungai yang ada di Provinsi Sumut, terutama saat ini untuk sungai di Medan seperti sekitar lokasi Pamen, Kampung Mandailing, Medan Baru, Polonia dan Karya Darma Ujung. “Selanjutnya kita akan menormalisasi daerah sekitar Jamin Ginting, Hotel Cambridge, Sungai Babura, Sungai Deli dan sungai lainnya,” kata.
Turut hadir disitu, Wakil Gubernur Sumut, Pangdam I BB/Bukit Barisan MS Fadhilah, Wakil Wali Kota Medan Akhyar Nasution, Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II Selamat Rasidi, Dir Binmas Poldasu Parluatan Siregar serta OPD Pemprov Sumut terkait.- (rel/hms)
