Diperiksa Tipikor Polres Labuhanbatu, Kades Halimbe Mengaku Pasrah HUKUM, Labuhanbatu Utara|Januari 26, 2019oleh Redaksi LABURA, WARTATODAY.COM – Warsito, Kepala Desa Perkebunan Halimbe, Kecamatan Aek Natas, Labuhanbatu
Laporan Dicabut, Pelaku Cabul Anak Dibawah Umur Bebas HUKUM, Serdang Bedagai|Januari 22, 2019oleh Redaksi SEI RAMPAH, WARTATODAY.COM – Pelaku cabul berinisial SNL (45) terhadap keponakannya sendiri
16 ASN Pemko Tebingtinggi Terkena Pemberhentian Tidak Hormat HUKUM, Tebing Tinggi|Januari 2, 2019oleh Redaksi TEBINGTINGGI, WARTATODAY.COM – 8 dari 16 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemko
Gerindra Sepakat Tahanan KPK Diborgol ke Rutan HUKUM, NASIONAL|Desember 30, 2018Desember 30, 2018oleh Redaksi JAKARTA, WARTATODAY.COM – Gerindra sepakat langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memborgol para tahanan
KPK Tetapkan 8 Tersangka Kasus Suap Proyek Penyediaan Air Minum HUKUM, NASIONAL|Desember 30, 2018Desember 30, 2018oleh Redaksi JAKARTA, WARTATODAY.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan delapan tersangka dalam kasus
Kejati Sumut Sebut Kasus Dokumen Palsu JR Saragih Sudah Kadaluarsa HUKUM, SUMUT|Desember 11, 2018oleh Redaksi MEDAN, WARTATODAY.COM – Kasus penggunaan dokumen palsu pada Pilkada Sumatera Utara (Sumut)
Geledah Kantor Disdik Labura, Polisi Boyong 3 Bundel Berkas HUKUM, Labuhanbatu Utara|Desember 10, 2018Desember 10, 2018oleh Redaksi AEK KANOPAN, WARTATODAY.COM – Menyusul tertangkapnya Koordinator Bidang Pendidikan Wilayah Kecamatan Aek
Kejari Tebingtinggi Musnahkan Barang Bukti Dari 87 Kasus HUKUM, Tebing Tinggi|Desember 10, 2018oleh Redaksi TEBINGTINGGI, WARTATODAY.COM – Kejaksaan Negeri (Kejari) Tebingtinggi, Sumateta Utara, musnahkan barang bukti
Polisi Geledah Kantor Dinas Pendidikan Labura HUKUM, Labuhanbatu Utara|Desember 10, 2018Desember 10, 2018oleh Redaksi AEK KANOPAN, WARTATODAY.COM – Tim Gabungan Polda Sumatera Utara dan Polres Labuhanbatu
UU Antikorupsi Indonesia Belum Standar Internasional HUKUM, NASIONAL|Desember 9, 2018oleh Redaksi BEKASI, WARTATODAY.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai Undang-Undang Nomor 31 Tahun
