Polri tetapkan 22 tersangka Kasus Hoaks Corona, Satu Ditahan HUKUM, NASIONAL|Maret 17, 2020Maret 17, 2020oleh Redaksi JAKARTA, WARTATODAY.COM – Polri menetapkan 22 tersangka dari 22 kasus informasi bohong
Pandemi COVID 19, Anggota Polri tetap bertugas seperti biasa HUKUM, NASIONAL|Maret 16, 2020Maret 16, 2020oleh Redaksi JAKARTA, WARTATODAY.COM – Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Pol Raden Prabowo
Mahkamah Agung Batalkan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan HUKUM, NASIONAL|Maret 9, 2020oleh Redaksi JAKARTA, WARTATODAY.COM – Mahkamah Agung (MA) mengabulkan sebagian permohonan uji materi Peraturan
Warga Utikini Diungsikan ke Timika Karena Takut KKB HUKUM, REGIONAL|Maret 7, 2020Maret 7, 2020oleh Redaksi JAYAPURA, WARTATODAY.COM – Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpauw mengatakan warga sekitar
Kapolres Sergai: Jangan Coba-Coba Menimbun Masker, Kita Tindak Tegas HUKUM, Serdang Bedagai|Maret 5, 2020oleh Redaksi SERGAI, WARTATODAY.COM – Kapolres Serdang Bedagai menekankan jika ada penimbunan masker yang
Gubernur Sumut Sambut Baik Tawaran MoU Komnas HAM RI HUKUM, SUMUT|Februari 24, 2020oleh Redaksi MEDAN, WARTATODAY.COM – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi menyambut baik tawaran
Pemkab dan Kejari Sergai Tandatangani Kesepakatan Bidang Hukum HUKUM, Serdang Bedagai|Februari 14, 2020oleh Redaksi SERGAI, WARTATODAY.COM – Pemkab dan Kejari Serdang Bedagai lakukan penandatanganan kesepakatan bersama
Wali Kota dan Kajari Tebingtinggi Teken MoU dibidang DATUN HUKUM, Tebing Tinggi|Februari 12, 2020Februari 12, 2020oleh Redaksi TEBINGTINGGI, WARTATODAY.COM – Pemerintah kota (Pemko) Tebingtinggi Kejaksaan Negeri (Kejari) Tebingtinggi menandatangani
Polisi Terbitkan DPO Pelaku Penganiayaan Anggota HIPMI Sumut HUKUM, Serdang Bedagai|Februari 6, 2020oleh Redaksi SERGAI, WARTATODAY.COM – Terkait kasus penganiayaan terhadap anggota Himpunan Pengusaha Muda Indonesia
KPK tetapkan 14 mantan anggota DPRD Sumut Jadi tersangka Kasus Suap HUKUM, REGIONAL|Januari 30, 2020Januari 30, 2020oleh Redaksi JAKARTA, WARTATODAY.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan 14 orang anggota DPRD
