SEI RAMPAH, WARTATODAY.COM – Bupati Sergai Ir H Soekirman pimpin Rakor Awal Tahun 2019 di Dinas PUPR,Senin,(14/1) di Aula Kantor Dinas PUPR, Komplek Kantor Bupati di Sei Rampah.
Kadis PUPR Suwanto Nasution menjelaskan, untuk kegiatan tahun 2018 lalu ada beberapa kegiatan yang tidak dapat terlaksana termasuk pembebasan bangunan dalam rangka pelebaran jalan nasional. Kendala yang dihadapi cukup beragam, dan meskipun telah melibatkan berbagai pihak antara lain termasuk Badan Pertanahan Nasional (BPN), masih belum juga terlaksana disebabkan kurangnya SDM dengan kualifikasi khusus.
Menghadapi program kegiatan di TA 2019 ini, ada beberapa proyek termasuk yang paling besar yaitu Mega proyek pembangunan Masjid Raya Kabupaten Sergai senilai 51 milyar rupiah yang direncanakan dimulai pada tahun ini. Dinas PUPR berkomitmen melaksanakan pekerjaan tersebut dengan sebaik mungkin dan maksimal serta sesuai ketentuan yang berlaku.
Meski pembangunan Masjid Raya tersebut berbeda dengan proyek yang ada pada umumnya seperti pembangunan jalan dan jembatan karena membutuhkan kualifikasi khusus serta metode yang berbeda, namun dengan arahan dan bimbingan Bupati, Wabup beserta Sekretaris Daerah, kami semakin optimis dan yakin dapat melaksanakannya hingga selesai sesuai rencana, ujar Suwanto.
Sementara Bupati Sergai Ir H Soekirman menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas kehadiran unsur PUPR beserta jajaran. Dinas PUPR adalah ototnya pemerintah aaerah, artinya jika PUPR kuat dan banyak yang dapat diselesaikan dengan baik, artinya kuatlah Bupati dan Wabup beserta jajaran dimata masyarakat.
Kabupaten Tanah Bertuah Negeri Beradat saat ini terus disupervisi oleh Korsupgah KPK. Terkait hal tersebut baru-baru ini Korsupgah KPK telah merilis pemeringkatan pemerintah daerah tentang pemerintahan “ Terbersih “ dalam penggunaan dan pengadministrasian anggaran pembangunan.
Menurut data prestasi per 5 Desember 2018 Sergai meraih urutan pertama se-Sumut dalam hal Good Government dan Clean Government sebagai Kabupaten Terbersih dalam pengelolaan keuangan daerah. Hal tersebut janganlah membuat kita menjadi jumawa dengan predikat yang menggembirakan tersebut sekaligus tantangan bahwa penilaian dari Korsupgah KPK dan Ombudsman tersebut memang sifatnya kumulatif yaitu pekerjaan semua dinas. Akan tetapi lanjutnya, dikarenakan Dinas PUPR merupakan dinas yang paling disorot, maka penilaian ini adalah yang paling melegakan khususnya untuk Dinas PUPR ini.
Kepada jajaran PUPR agar sedini mungkin perlu mempersiapkan diri menerapkan program SMART PUPR karena pengalaman setiap tahun selalu berselisih dengan rekanan kerja terkait ketidaksamaan data dan realisasi dilapangan. Dengan penerapan SMART PUPR ini nantinya diharapkan tidak akan terjadi lagi hal yang demikian karena semua pihak harus menjalankan proses pada sistem yang telah terencana sesuai perencanaan dan pelaksanaan. Terlebih kita memiliki 311 ruas jalan dengan panjang jalan 864 km jalan kabupaten yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah melalui Dinas PUPR, ujar bupati.
Selanjutnya Sekdakab Drs Hadi Winarno, MM menambahkan bahwa Dinas PUPR adalah salah satu dinas yang strategis di Sergai baik dari jumlah pegawai, anggaran serta hasil kerjanya.Untuk itu kehadiran Bupati pada hari ini dimintakan saran dan masukan Bupati antara lain pertama, persiapan dalam rangka program kegiatan TA 2019. Yang kedua, mulai hari ini sampai bulan Maret akan dimulai Tim Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) akan mulai bekerja. Ketiga, mulai 2 Januari 2019, e-kinerja telah mulai secara penuh. Terkait hal tersebut agar dicarikan solusi bagi pegawai Dinas PUPR yang ada dilapangan.
Keempat, Laporan Keuangan dan Aset paling lama sebulan lebih maju dari tahun sebelumnya yaitu akhir Pebruari. Dan yang kelima, masih banyaknya temuan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) yang masih harus ditindaklanjuti meskipun telah semakin baik, namun perlu harus diminimalisir bahkan dihilangkan dengan melakukan langkah yang progresif agar lebih baik lagi kedepannya.(ARM)
