MEDAN, WARTATODAY.COM – Gubernur Sumatera Utara H Tengku Erry Nuradi mendorong dan menjamin netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Provinsi Sumut tahun 2018. Hal ini dilakukan sebagai bentuk dukungan Pilkada serentak yang aman dan kondusif di Sumatera Utara.
“Kalau tidak netral tentu ada aturannya. Pak Mendagri selalu memberikan persyaratan kepada kami untuk memberikan sanksi kepada ASN yang tidak netral,” ucap Gubernur Sumut pada acara Pembekalan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Deklarasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pasangan calon Kepala Daerah-Gubernur, Wali Kota, Bupati beserta para Wakil dan Temu Media yang diselenggarakan oleh KPK dan KPU Sumut, di aula Raja Inal Siregar Lantai 2 Kantor Gubsu, Selasa (24/4/2018)
Turut hadir pada kesempatan tersebut Mendagri Tjahjo Kumolo, Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang, FKPD Provsu, Ketua KPU Sumut, Ketua Bawaslu, 21 pasangan calon kepala daerah di Provinsi Sumatera Utara dan Ketua DPRD kabupaten/kota se-Sumut
Dalam kesempatan itu, Gubsu juga menyebutkan, guna mendukung pilkada serentak di Provinsi Sumatera Utara, Pemprovsu telah menyediakan anggaran berupa hibah sebesar Rp1,2 triliun. Adapun rincian hibah tersebut yakni untuk KPU Sumut sebesar Rp855 miliar lebih, untuk Bawaslu Rp273 miliar lebih dan untuk pengamanan Polda/Kodam yang masing-masing sebesar Rp130 miliar dan Rp19 miliar..
“Diharapkan dengan anggaran ini, penyelenggaran pilkada serentak dapat bermanfaat dan menghasilkan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berkualitas,” ujar Gubsu
Tengku Erry juga mengapresiasi kegiatan pembekalan yang digelar oleh KPK RI guna melakukan pilkada yang jujur adil dan transparan sehingga menghasilkan kepala daerah yang mampu menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Serta mengutamakan pelayanan publik yang sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, nawacita Presiden dan Wakil Presiden RI.
Disampaikannya juga bahwa berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi dan tim Satgas Korsupgah KPK, Pemprovsu adalah terbaik pertama dalam menindaklanjuti rencana aksi Korsupgah KPK RI.
“Ada 9 rencana aksi yang kami lakukan antara lain penerapan e-government pada bidang perencanaan, penganggaran keuangan, pengadaan barang, jasa dan pelayanan terpadu satu pintu, perbaikan manajemen SDM, penguatan peran inspektorat, optimaliasi pendapatan daerah dengan menggunakan Samsat online, pembenahan asset daerah, Perda RTRW Sumut dan partisipasi publik,” sebutnya
Sementara itu, Mendagri Tjahjo Kumolo mengharapkan Pilkada serentak ini menjadi suatu proses dalam upaya memilih kepala daerah yang amanah demi kemaslahatan masyarakat dan daerah. Bukan persaingan politik. “Ini pesta demokrasi harus gembira. Gunakan hak pilih kita untuk memilih pemimpin yang amanah,” katanya.
Dia juga mengajak masyarakat agar melawan politik uang. “Panwas harus bertindak tegas. Hindari bentuk apapun terhadap politik uang,” tegas Mendagri.
Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang mengatakan kegiatan hari ini dilakukan KPK untuk meningkatkan partisipasi masyarakat saat pilkada serentak di Sumatera Utara. Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan dapat meminimalisir conflict of interest terhadap calon kepala daerah terpilih. Menurutnya, masalah Korupsi itu bisa terjadi karena salah faktor penyebabnya conflict of Interest (konflik kepentingan).
“Kalau seseorang sudah tidak terbentur conlfict of interest, negara akan menjadi lebih sejahtera, dimulai dari hal yang sederhana seperti tidak adil atau pilih kasih,” sebut Saut.
Saut juga mengajak semua komponen termasuk calon pemimpin daerah agar melakukan politik cerdas dan berintegritas. “Kita jadikan politik untuk membangun kesejahteraan,” kata Saut.- (rel/hms)
