TEBING TINGGI, WARTATODAY.com – Penjabat (Pj) Wali Kota Tebing Tinggi Syarmadani hadiri Musyawarah Nasional Luar Biasa.(Munaslub) Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia.(Apeksi) Jumat (15/12/2023) di Grand Ballrom Puri Begawan, Jalan Raya Pajajaran, Kota Bogor.
Acara yang telah berlangsung sejak hari Kamis ini, dibuka secara resmi oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pada Jumat (15/12/2023)
Pada kesempatan itu, Presiden Joko Widodo meminta kepada anggota Apeksi untuk menyusun perencanaan besar kota masing-masing dalam menyambut pertumbuhan penduduk.
“Yang namanya desain kota, perencanaan besar, strategi besarnya harus disiapkan dari sekarang. Semua kota harus memiliki rencana besar kotanya masing-masing,” kata Presiden Jokowi.
Presiden juga menekankan agar desain besar tersebut mengedepankan keunggulan masing-masing kota sekaligus memiliki perbedaan dengan kota lainnya.
“Sering saya sampaikan mestinya setiap kota itu punya perbedaan-perbedaan, karena unggulannya semuanya memiliki. Dan kita tahu kota-kota di Indonesia tidak ada yang spesifik memiliki kekuatan dan diferensiasi dibanding kota-kota, perbedaan-perbedaan dengan kota,” katanya.
Sementara itu Jumat petang, Munaslub Apeksi tersebut ditutup secara resmi oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, Suhajar Diantoro sekaligus mengukuhkan Ketua Apeksi terpilih sisa masa bakti 2023-2025.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi terpilih sebagai Ketua Apeksi yang baru. Dirinya menggantikan posisi ketua periode sebelumnya yang diemban Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto
Dalam sambutannya, Sekjen Kemendagri mengingatkan Pemerintah Kota (Pemko) agar mampu mengantisipasi laju urbanisasi yang terus meningkat. Pasalnya, pada 2045-2050 diperkirakan 70 persen masyarakat akan tinggal di wilayah perkotaan. Pemko perlu melakukan berbagai upaya strategis memberdayakan masyarakat yang berpindah ke kota.
Dikatakannya, pengelolaan urbanisasi di Indonesia belum optimal. Hal ini terlihat dari dampak urbanisasi terhadap perekonomian nasional. Dia menjelaskan, dari peningkatan 1 persen penduduk perkotaan, hanya mampu meningkatkan 1,4 persen produk domestik bruto (PDB) per kapita. Capaian ini lebih rendah dibanding dampak positif urbanisasi terhadap perekonomian di negara Cina maupun negara-negara Asia Timur dan Pasifik.
Suhajar juga mengatakan, apabila kondisi ini dibiarkan maka penduduk desa yang memilih pindah ke kota akan menjadi beban bagi kepala daerah. Karena itu, pengelolaan kawasan urban harus dikelola lebih inklusif dan mengedepankan konsep pembangunan berkelanjutan.
Di lain sisi, Suhajar jjuga mengingatkan jajaran Apeksi agar mengatensi sejumlah pesan yang disampaikan Presiden Joko Widodo. Presiden, kata dia, meminta pemkot mampu menyusun desain besar perkotaan hingga detail rancang bangunnya. Desain tersebut harus berisi perencanaan kota yang terkonsep secara utuh dan memiliki estetika wilayah perkotaan masing-masing. Selain itu, setiap kota harus menonjolkan keunggulan masing-masing sehingga membentuk karakter yang khas.- (Rel/j)
.
