TEBINGTINGGI, WARTATODAY.COM – Penjabat Wali Kota Tebingtinggi melalui Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tebingtinggi H. Kamlan Mursyid, ikuti Rakor Pengendalian Inflasi secara virtual bersama Mendagri RI, Senin.(6/11/2023), dari ruang kerja Wali Kota lantai IV Balai Kota Jalan Dr. Sutomo.
Rakor yang dipimpin Mendagri RI, Muhammad Tito Karnavian, dan Menkeu RI Sri Mulyani Indrawati, di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, juga diikuti Kepala Daerah, baik Gubernur, Bupati maupun Wali Kota dan TPID (Tim Pengendali Inflasi Daerah) di daerah masing-masing.
Mendagri RI Jenderal Polisi (Purn.) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, menegaskan bagi kepala daerah yang tidak mampu mengendalikan inflasi di wilayahnya, akan diambil tindakan tegas. Hal ini sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo yang dikeluarkan saat pertemuan di Istana Negara.
“Bapak Presiden juga menegaskan bahwa jika ada performa yang tidak bagus, kapan saja bisa diganti dengan penjabat (Pj.),” tegas Mendagri RI, Tito Karnavian.
Diungkapkan Mendagri RI, bahwa sejumlah kepala daerah yang tidak mampu mengatasi inflasi telah diganti sebelumnya, dan berkomitmen untuk terus melaksanakan tindakan tegas serupa di masa depan.
Pentingnya masalah inflasi semakin terlihat dengan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebutkan bahwa komoditas beras menjadi penyumbang terbesar pada tingkat inflasi tahunan Oktober 2023, mencapai 2,56 persen.
Berdasarkan data BPS, tingkat inflasi tahunan pada Oktober 2023 adalah 2,56 persen, menunjukkan peningkatan indeks harga konsumen (IHK) dari 112,75 pada Oktober 2022 menjadi 115,64 pada Oktober 2023, jelas Mendagri RI.
Sebelum rakor, dilaksanakan penyerahan penghargaan berupa insentif fiskal kepada 34 kepala daerah, yang dinilai berhasil dalam pengendalian inflasi.
Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Luky Alfirman mengungkapkan, ada empat indikator penilaian Pemda yang mendapatkan reward itu.
Pertama tingkat inflasi yang merupakan capaian hasil dari upaya mengatasi inflasi daerah. Indikator kedua adalah bagaimana Pemda melakukan 9 upaya yang menunjukkan bisa mengatasi inflasi pangan.
Selanjutnya indikator ketiga adalah kepatuhan yang menunjukkan jumlah laporan harian yang disampaikan Pemda dalam inflasi pangan dan kabupaten kota. Sementara indikator terakhir adalah rasio realisasi belanja inflasi terhadap total anggaran belanja daerah.
Untuk diketahui, data inflasi di Kota Tebingtinggi, berdasarkan BPS Kota Tebingtinggi, IHK (Indeks Harga Konsumen) Kota Tebingtinggi mengikuti IHK Kota Pematang Siantar.
Pada bulan Oktober 2023, tingkat inflasi Kota Pematang Siantar bulan ke bulan (m to m) sebesar 1,35 persen. Sementara inflasi tahun ke tahun (y to y) sebesar 2,9 persen.
Turut hadir mendampingi Pj. Sekdako, Serma Bambang mewakili Danramil 13/TT, Kepala BPKPD Sri Imbang Jaya Putra, Kadis Perdagangan, Koperasi dan UKM Zahidin, Kadisnakerperin, Iboy Hutapea, Kabag Perekonomian dan SDA, Nasrullah, perwakilan BPS, dan perwakilan OPD terkait. (APA)
