MEDAN, WARTATODAY.com – Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Hassanudin menyebutkan bahwa Pemilihan Umum (Pemilu) serentak tahun 2024 sebagai agenda pesta demokrasi terbesar dan pertama kali dilaksanakan. Karenanya, potensi kerawanan serta upaya kerja keras semua pihak menyukseskannya menjadi catatan penting.
Hal tersebut disampaikan Hassanudin pada acara Penandatanganan Deklarasi Pemilu Damai Tahun 2024 dan Penandatanganan Kesepakatan Pendanaan Bersama Pilkada Serentak 2024, di Ballroom, Hotel Grand Mercure, Medan, Rabu (27/9/2023).
Hadir di antaranya Pangdam I/BB Mayjen TNI Mochammad Hasan, Kajati Sumut Idianto, Danlantamal I Belawan Laksamana Pertama TNI Johanes Djanarko, Wakapolda Sumut Brigjen Pol Jawari, serta unsur Forkopimda lainnya, para bakal calon anggota DPD RI, Ketua Partai Politik tingkat provinsi, Komisioner KPU dan Bawaslu Sumut, hingga seluruh Bupati/Wali Kota se-Sumut.
Dalam sambutannya, Pj Gubernur menyampaikan bahwa Pemilu 2024 mendatang sebagai yang terbesar, mengingat selain memilih calon anggota DPD RI, DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan Pilpres di saat bersamaan, juga akan berlangsung Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak seluruh Indonesia di tahun yang sama. Hanya beberapa bulan setelah pencoblosan di Pemilu Pileg dan Pilpres.
“Dalam pelaksanaannya akan menghadapi berbagai potensi permasalahan atau kerawanan, mulai dari persiapan kebutuhan/anggaran, data pemilih, distribusi logistik Pemilu, kapasitas dan beban kerja petugas, sampai dengan penetapan calon terpilih,” ujar Pj Gubernur.
Untuk itu, kata Hassanudin, diperlukan perhatian, usaha dan kerja keras dari semua pihak agar pelaksanaan pesta demokrasi di tahun 2024 dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dengan asas sebagai prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (Luber Jurdil).
“Kita perlu mengambil langkah-langkah preventif dalam rangka menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta stabilitas suhu perpolitikan Sumatera Utara. Suksesnya Pemilu tahun 2024 ditentukan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah terkait kesiapan pendanaan oleh pemerintah daerah,” jelasnya.
Dengan upaya dan kerja keras bersama mengantisipasi potensi permasalahan, lanjut Hassanudin, Pemilu 2024 menjadi pesta demokrasi yang demokratis. Dengan demikian, berbagai potensi kerawanan yang bisa saja muncul dapat dicegah, terutama dengan deklarasi damai yang ditandatangani seluruh peserta Pemilu.
“Melalui kegiatan ini kita harapkan dapat meningkatkan sinergitas penyelenggaraan Pemilu 2024. Sehingga kita mampu menjalankan tugas mulia dengan bergandengan tangan dalam menjaga kondusifitas wilayah, serta menghindari konflik kepentingan dan pelanggaran. Termasuk kepada ujaran kebencian yang berbau fitnah terhadap suku, agama, ras dan politik uang,” ungkapnya.
Pada kegiatan tersebut, dua kepala daerah yang hadir, yakni Plt Bupati Langkat Syah Afandin sekaligus Plt Ketua DPW PAN Sumut dan Bupati Mandailingnatal (Madina) HM Jafar Sukhairi Nasution yang juga Ketua DPW PKB Sumut, turut menandatangai deklarasi damai bersama ketua partai politik peserta Pemilu lainya.- (Release/J)
