TEBINGTINGGI, WARTATODAY.COM – Pj Wali Kota Tebingtinggi Muhammad Dimiyathi, ikuti zoom meeting membahas langkah kongkrit pengendalian inflasi daerah, sebagai tindak lanjut arahan Presiden RI dengan Kemendagri, Senin (31/10/2022), di ruang Aula Lantai IV Balai Kota, Jalan Sutomo.
Dalam rakor pengendalian inflasi tersebut juga dihadiri Kapolres Tebingtinggi, AKBP Muhammad Kunto Wibisono, Dandim 0204/DS, Letkol Czi Yoga Febrianto, mewakili Kajari Tebingtinggi, Kasidatun Tulus Sianturi.
Adapun dasar hukum pelaksanaan kegiatan mengacu pada Radiogram Mendagri Nomor: 080/7164/SJ tanggal 28 Oktober 2022, perihal Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi Daerah.
Rapat dipimpin langsung Mendagri Jend.Pol.(Purn.) Muhammad Tito Karnavian secara virtual seraya meminta kepada seluruh Kepala Daerah di Indonesia, baik Gubernur, Bupati maupun Wali Kota, untuk dapat mengoptimalisasikan Anggaran Pendapat dan Belanja Daerah (APBD), dalam rangka mengendalikan inflasi yang terjadi saat ini.
“Pada pertemuan selanjutnya, saya harap kepada Pemerintah Daerah, kepada dua provinsi, dua Kabupaten dan dua Kota, yang berada pada peringkat terbaik mampu mengendalikan inflasi, mempresentasikan maksimal 10 menit, tentang bagaimana pemerintah daerah menekan angka inflasi, supaya Pemda lain bisa belajar dalam hal penanggulangan inflasi ini,” ujar Mendagri.
Selain itu, Mendagri juga meminta Pemda yang kurang mampu mengendalikan inflasi, untuk menjelaskan jika ada kendala dalam penanganan inflasi di daerahnya masing-masing.
Mendagri berpesan kepada Kepala Daerah untuk menjadikan isu inflasi sebagai isu prioritas, supaya penanganannya dilakukan secara sungguh-sungguh, seperti saat menangani Pandemi Covid-19.
“Apabila Kepala Daerah tidak bisa menangani isu inflasi itu, nanti kedepan para kepala daerah (penjabat) akan kita evaluasi dan kalau perlu bisa di ganti,” tegas Mendagri.
Mendagri menyebutkan, beberapa point yang harus jadi pedoman bagi pimpinan di daerah salah satunya mengoptimalkan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), menggelar rapat rutin secara berkala dengan stakeholder yang ada di daerah minimal seminggu sekali.
“Tujuannya agar Pemda bisa paham secara detail, bisa melakukan intervensi secara detail dan sudah disepakati dan disetujui oleh rekan – rekan lain, terutama aparat penegak hukum. Sehingga InsyaAllah dengan kerjasama pusat dan daerah, kita bisa kendalikan,” ucap Mendagri.
Rapat virtual ini juga turut diahdiri, Danramil 13/TT, Kapolsek Padang Hulu, Kapolsek Padang Hilir, Kapolsek Rambutan dan Kepala OPD terkait atau mewakili. Mendagri juga menyebut rapat virtual ini akan kembali digelar pada Senin depan. (red)
