MEDAN, WARTATODAY.COM – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi menyampaikan beberapa persoalan infrastruktur kepada Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Termasuk persoalan infrastruktur jalan provinsi dan kurangnya bendungan di Sumut.
Menurut Edy Rahmayadi, sangat sulit memperbaiki jalan di Sumut. Apalagi panjang jalan Sumut mencapai kurang lebih 3.000 km. “Jalan provinsi di Sumut merupakan yang terpanjang di Indonesia,” ujar Gubernur saat menghadiri kunjungan kerja reses Komisi V DPR RI ke Sumut di Hotel Cambridge, Jalan S Parman, Medan, Senin (21/2/2022).
Sementara anggaran perbaikan atau pembangunan jalan di Sumut setahun hanya Rp300 miliar hingga Rp400 miliar. Dengan anggaran tersebut, jalan yang bisa diperbaiki hanya sekitar 60-80 km setahun. “Sangat sulit untuk kita mencapai jalan yang layak di Sumut ini,” sebutnya.
Gubernur juga telah meminta bantuan Komisi VIII DPR RI untuk Dana Bagi Hasil (DBH) yang adil. Dengan DBH tersebut, diharapkan, infrastruktur dapat diperbaiki atau dibangun di Sumut.
Selain itu, ia juga meminta perhatian mengenai bendungan yang ada di Sumut. Dikatakannya, Sumut tidak banyak memiliki bendungan. Padahal bendungan memiliki manfaat yang besar. Mulai dari pengairan untuk pertanian, penyediaan air bersih, pembangkit listrik, pengendali banjir, hingga tempat wisata.
Edy juga membandingkan jumlah bendungan yang lebih banyak di daerah lain ketimbang di Sumut. Padahal Sumut memiliki 33 kabupaten/kota. “Kalau kami bandingkan, Jatim, saat ini dia punya 10 bendungan, Jawa Barat sudah 11 bendungan, Jawa Tengah itu 14 bendungan, Sumut ada satu bendungan, Lau Simeme, sampai sekarang belum jadi,” kata Edy.
Dicontohkannya, jika di setiap kabupaten ada satu bendungan saja, banyak perkebunan yang bisa diairi oleh bendungan tersebut. “Contohnya di Tanah Karo, Tanah Karo ini daerah pertanian dan perkebunan tapi dia posisinya dataran tinggi, sudah kita pastikan sumber air cukup jauh, jadi sangat memerlukan bendungan,” tutur Edy.
Edy juga memaparkan ada tiga hal lain yang juga perlu diperhatikan oleh DPR RI. Pertama perbatasan daerah Republik Indonesia di Pulau Berhala, kedua pembangunan Medan, Binjau, Deliserdang dan Karo (Mebidangro), dan ketiga destinasi wisata super prioritas Danau Toba.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan mengatakan tujuan kunjungan kerja reses adalah untuk menampung permasalahan yang terjadi di Sumut.
“Kunker ini dalam rangka salah satunya mendengarkan permasalahan yang dihadapi oleh Provinsi Sumut, terkait menyangkut dengan pembangunan infrasrtuktur dan transportasi di Sumut,” kata Iwan.
Turut hadir pada kesempatan tersebut sejumlah Anggota Komisi V DPR RI, Wali Kota Medan Bobby Nasution, Bupati Karo Cory Sebayang, Wali Kota Tebingtinggi Umar Zunaidi Hasibuan, Bupati Serdangbedagai Darma Wijaya, dan Wakil Bupati Deliserdang Ali Yusuf Siregar.- (rel/kmf)
