TEBINGTINGGI, WARTATODAY.COM – Wali Kota Tebingtinggi Umar Zunaidi Hasibuan, bersama Forkopimda kota Tebingtinggi, mengikuti Rapat Koordinasi Evaluasi PPKM dan Penyerapan Anggaran Penanganan Covid-19 se-Sumatera Utara (Sumut) yang digelar di Hotel Grand Aston City Hall Medan, Senin (27/9/2021).
Rakor yang dibuka secara resmi oleh Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi tersebut diikuti seluruh Bupati/Wali Kota se-Sumut bersama unsur Forkopimda. Dan juga diikuti secara virtual oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masing-masing kabupaten/kota serta juga lembaga pemerintah terkait lainnya.
Usai pembukaan, acara di dilanjutkan diskusi dengan narasumber Gubernur Sumut, Kapolda Sumut Irjen Pol R.Z Panca Putra, Kejati Sumut IBN Wiswantanu, Kepala BPK Perwakilan Sumut Eydu Oktain Panjaitan, dan Kepala BPKP Kwinhatmaka.
Gubernur Sumut Edy Rahmayadi dalam arahannyq, meminta para kepala daerah tidak ragu untuk merealisasikan anggaran. Percepatan realisasi anggaran menurutnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi Sumut usai terhantam pandemi Covid-19.
Dari 1 Januari hingga 24 September 2021, realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanda Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut mencapai 57,02% atau sekitar Rp7,82 triliun. Capaian ini meningkat 7,72% usai mendapat apresiasi dari Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian 18 Agustus 2021 lalu.
Percepatan serapan anggaran juga diikuti pemerintah daerah lainnya seperti Kabupaten Langkat 56,48%, Serdang Bedagai 55,76 dan Tapanuli Tengah 55,63%. Total serapan anggaran APBD Sumut per 24 September mencapai 48,92%.
“Tahun anggaran ini tersisa kurang lebih tiga bulan lagi, jangan ragu merealisasikan anggaran, tetapi tepat dan benar. Disini ini kita berdiskusi dengan Kejatisu, Kapolda, BPK dan BPKP, jadi tidak ada lagi alasan takut,” jelas Gubermur
Pada saat diskusi, Gubernur juga menjelaskan lambatnya serapan anggaran terjadi karena beberapa faktor seperti SDM yang kurang mumpuni, takut kepada Aparat Penegak Hukum dan faktor alam. Selain karena faktor alam, dia berharap tidak terjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun (SILPA).
“Kalau karena SDM dan keragu-raguan itu bisa diatasi, karena itulah kita berkumpul di sini,” jelasnya
Edy juga mengingatkan selain APBD, realisasi anggaran penanganan Covid-19 juga secepatnya dilakukan. Per 18 September 2021 Sumut telah merealisasikan anggaran Covid-19 50,7% atau sekitar 87,2 miliar.
“Ini yang pengelola anggaran banyak takut dan ragu. Seperti kata Kapolda dan Kejatisu bila tidak ada kesengajaan dan kelalaian dalam menggunakan anggaran ini maka tidak ada yang perlu ditakutkan,” jelas Gubernur
Sedangkan Kapolda Sumut Irjen Pol. R.Z Panca Putra Simanjuntak menegaskan telah memerintahkan kepada jajaran bawahannya untuk mendampingi kepala daerah dalam merealisasikan anggarannya. Dengan begitu diharapkan terhindar dari tindakan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN).
“Sudah saya sampaikan kepada bawahan saya jangan menakuti-nakuti, dampingi. Kalau ada yang main-main boleh disampaikan kepada saya. Ini demi kemajuan perekonomian Sumut, demi kesejahteraan rakyat. Kita juga dalam bertindak tidak mungkin langsung tangkap ada upaya-upaya yang dilakukan sebelumnya,” tegas Irjen Panca
Sementara itu, Kejati Sumut IBN Wiswantanu mengatakan upaya pemulihan ekonomi dilakukan dengan tetap menekan penyebaran Covid-19. Protokol kesehatan dan percepatan vaksinasi saat ini menjadi senjata utama dalam menekan penyebaran penyakit ini.
“Saat ini kita tidak ada lagi yang level 4, tetapi itu jangan membuat kita lengah karena untuk memulihkan ekonomi kita tetap harus mengendalikan penyebaran covid-19,” tambahnya.- (js)
