MEDAN, WARTATODAY.XOM – Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor penggerak ekonomi di Indonesia. Selain menyejahterakan masyarakat di tingkat lokal, UMKM juga menjadi fondasi yang menjaga stabilitas ekonomi di tingkat nasional saat terjadi krisis.
Untuk itu, Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi berpesan kepada Kepala Daerah se-Sumut agar memprioritaskan aktivitas UMKM di daerah masing-masing, khususnya di bidang pertanian. Pesan ini disampaikannya usai membuka Rakor Pemerintah Daerah (Pemda) se-Sumut, di Ruang Kuala Deli Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Sumut, Jalan Balai Kota, Medan, Rabu (2/10/2019)
“Apalagi tadi kita sudah dengar bersama dari Kepala Kanwil Dirjen Perbendaharaan, Pak Tiarta, bahwa saat ini ada program Kemenkeu yang menyasar pelaku-pelaku usaha yang kesulitan mendapat pinjaman bank, yaitu pelaku usaha yang pemodalannya hanya membutuhkan Rp 10 juta ke bawah,” kata Gubernur.
Edy Rahmayadi juga menyinggung tentang inflasi di Sumut yang saat ini berada di atas inflasi nasional. Salah satunya penyebab kenaikan ini adalah pengaruh komoditas cabai. Menurut pengalamannya ke daerah-daerah, cabai selalu melimpah. “Saya bingung kenapa bisa begini, saya mau ini kita cari tahu dan selesaikan. Tolong dibahas di Rakor ini, apakah solusinya harus bentuk BUMD pangan, kita buat,” ungkapnya.
Edy berharap, Rakor tersebut menjadi kesempatan bagi para kepala daerah untuk menggali dan memperkaya wawasan dari para pakar keuangan, ekonomi, dan lainnya yang hadir sebagai nara sumber agar mengetahui langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk akselarasi perekonomian di daerah masing-masing.
Sebelumnya, Kepala BI Perwakilan Sumut Wiwiek Siswo Widayat mengatakan bahwa tujuan pelaksanaan Rakor Pemda salah satunya adalah untuk membangun sinergi dan komunikasi dalam rangka mengakselarasi pertumbuhan ekonomi di Sumut. Gejolak ekonomi yang tidak stabil, menuntut untuk terus berbenah, khususnya untuk wilayah seperti Sumut yang perekonomiannya berbasis komoditas.
“Ada tiga hal yang perlu dilakukan saat ini. Pertama, meningkatkan kualitas SDM, kemudian memperbanyak investasi dan yang terakhir meningkatkan kualitas infrastruktur. Mudah-mudahan, jika ketiganya benar terlaksana, akselarasi ekonomi bisa terwujud,” ucapnya.
Menanggapi soal komoditas cabai di Sumut, Wiwiek menyebut bahwa cabai memang melimpah di Sumut. Hanya saja, hasil penelusuran menunjukkan bahwa kebanyakan dijual ke luar untuk memenuhi pasokan provinsi lain. “Ini yang akan kita selesaikan bersama, sesuai arahan Gubernur, kalau belum terpenuhi di Sumut, jangan sampai didistribusikan ke luar,” jelas Wiwiek.
Kemudian, Kepala Kanwil Dirjen Perbendaharaan Provinsi Sumut Tiarta Sebayang mengungkapkan, sesuai arahan dari Menteri Keuangan, sinergi dan kerja sama dengan Pemda setempat harus senantiasa dikedepankan. Salah satu pesan Mentri Keuangan yakni menyuburkan UMKM melalui pembiayaan ultra mikro porgram Kemenkeu.
“Seperti arahan yang telah disampaikan Bapak Gubernur, kami berharap agar Pemda setempat membantu mendorong pertumbuhan UMKM di daerah masing-masing. Salah satunya lewat sosialisasi program ultra mikro Kemenkeu yakni pinjaman modal usaha bagi msyarakat pelaku usaha mikro dengan kebutuhan pemodalan skala kecil di bawah Rp 10 juta,” ungkapnya.
Dalam kesempatan itu, Gubernur juga menerima penghargaan dari Dirjen Perbendaharaan Provinsi Sumut atas pencapaian peringkat I Kemandirian Fiskal Tahun 2018. Kemudian beberapa kabupaten/kota juga memperoleh pengharagaan untuk kategori Kinerja DAK Fisik dan Dana Desa Tahun 2018, Tingkat Keaktifan Akses SIKP Tahun 2018, Penyaluran Ultra Mikro terbanyak tahun 2017-2019, Rekomendasi BPK atas LKPD terbaik 7 tahun, dan Pemda yang memiliki Desa Unggulan Tingkat Nasional.- (rel/hms)
